Perlukah Moratorium Piala Adipura????

Salah Satu Komposter Bermasalah di Kab. Bone Sulsel_dok.Rul

oleh: H.Asrul Hoesein

(Pendiri GIH Foundation)

 

Moratorium Adipura Yes or No ?????? Pastinya perlu “perubahan” khususnya moral pengelolanya. Program adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan hidup sejak 1986 kemudian terhenti pada tahun 1998. Pada tahun 2002 Program Adipura ini kembali dicanangkan oleh pemerintah dan berlangsung sampai sekarang. Meraih Piala Adipura sudah menjadi semacam Kewajiban setiap Kepala Daerah, dan kesannya keberhasilan seorang kepala Pemerintahan di nilai apakah Kepala Daerah tersebut dapat memboyong Piala tersebut dari Istana menuju kantor pemerintahan setempat. 

Piala Adipura: Saran dan Solusi untuk Kemeneg.LH dan Pemda Kab/Kota.

Apakah Cuma Mengharap Tugu_dok.Rul

oleh: H.Asrul Hoesein

(Pendiri GIH Foundation)

 

Tulisan ini lanjutan dari tulisan sebelumnya berjudul “Menyoal Penilaian Adipura” Soal eksistensi dari event adipura ini, semua harus menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan (stakeholders) terkhusus pemerintah kab/kota, dan lebih khusus lagi Kementerian Lingkungan Hidup yang menjadi penggerak utama (pelaksana dan penilai) event ini, termasuk pula masyarakat harus mengerti dan sedikit kritis tentang hal ini. Jangan mau dibohongi terus oleh aktivitas pemerintah yang tidak tepat di lapangan itu. Sebenarnya maksud event ini bagus, tapi pengelolanya yang tidak mau atau menyimpang dari sasaran tersebut. Maka ke depan diharap pemda Kab/Kota menyadari semua ini dan sekaligus mengadakan perobahan, demi tercapainya maksud dan tujuan diselenggarakannya penilaian ini. Bukan hanya fokus atau cita-cita ambisi dapat piala (sehingga menghalalkan segala cara) untuk selanjutnya beramai-ramai membangun Patung Adipura di wilayahnya masing-masing. Kasian duit rakyat. Coba kombain eksistensi adipura dengan ketahanan pangan Indonesia dengan pembangunan Pertanian Terpadu Bebas Sampah (Integrated Farming Zero Waste), mungkin akan lebih bijak dan mulia (efektif dan efisien) menuju pembangunanpertanian organik, karena sekitar 70-80% sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair. Namun pengomposannya melalui cara yang benar sesuai SNI Pupuk Organik Indonesia.

Upaya Pengurangan Sampah_dok.Rul

Menyoal Penilaian Adipura dan Saran kepada Kemeneg.LH dan Kab/Kota di Indonesia

Hierarki pengelolaan sampah Kota_dok.Rul

By: H.Asrul Hoesein_GIH Foundation

Tulisan ini termotivasi tautan/foto Agus Wandy di FB Klik di SINI, untuk sedikit memberi koreksi dan solusi kepada pemda. Kab/Kota atau kepada Tim Penilai Adipura (Kemeneg.Lingkungan Hidup) dan juga sesuai survei lapangan dari GIH Foundation di Indonesia (Posko Hijau) yang selama ini banyak menginisiasi konsep dan teknologi pengelolaan sampah di Indonesia berbasis komunal dan regionalisasi pengelolaan sampah kota. Ya sagatlah sedih melihat fenomena pengomposan (pengadaan sanara dan prasarana) yang dilakukan pemerintah selama ini khususnya Pemda. Kab.Bone, Prov.Sulawesi Selatan, dan pula termasuk beberapa kab/kota di Indonesia, hampir semua tidak layak menerima penghargaan Piala Adipura tersebut, kalau Piagam Adipura ya bolehlah sebagai motivasi awal atas kemauan mengelola sampah kota.

Sistem Dan Mekanisme Peran Masyarakat_dok.Rul

Membangun Pertanian Terpadu Perlu Integrasi Stakeholder

Pola Pertanian Terpadu_dok.Rul

by: H.Asrul Hoesein_Lekad Indonesia_Posko Hijau

Pertanian  terpadu  bebas sampah atau  integrated  farming  zero waste adalah  usaha  pertanian  dengan pengelolaan bersinambungan (sustainable), sehingga tidak dikenal limbah (zero waste) sebagai produk sampingan, semua bagian hasil kegiatan pertanian diasumsikan sebagai produk ekonomis dan semua kegiatan adalah profit center, hasil  samping  dari  salah  satu  sub  bidang  usaha  menjadi  bahan  baku  atau  bahan  pembantu  sub bidang lainnya yang masih terkait,ilustrasi yang sederhana adalah pada usaha budidaya jagung,  produk  bukan  hanya  jagung  pipilan  kering  sedangkan  biaya  pembuangan  batangnya  dilahan dan  dibakar  menjadi  beban/cost, tetapi  dalam  pertanian  terpadu  bebas limbah/sampah meskipun  ada  biaya  pengumpulan  batang  jagung  dari  lahan  tetapi  dapat  diproses  menjadi  silage  (pakan  ternak  ruminansia)  atau  disimpan  sebagai  pakan  kering, sehingga  untuk  jumlah  yang  memenuhi  criteria ekonomis justru akan membuka cluster ekonomis baru. Begitu juga hampir pada semua kegiatan usaha bidang pertanian,  perkebunan dan peternakan  apabila  di  integrasikan  akan  membuka  peluang  peluang  usaha  baru  yang  sangat  mudah  di  implementasikan.

Pengembangan Agrowisata (Agritourism) di Sulawesi Selatan

Agritourism_dok.Rul

H.Asrul Hoesein

(Pendiri Gerakan Indonesia Hijau)

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terdiri 24 kab/kota dan memiliki kondisi lingkungan, sumber daya alam  serta budaya yang beragam. Mempunyai potensi besar dalam usaha pengembangan objek agrowisata. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan petani, pendapatan asli daerah (PAD), menopang perekonomian nasional dan tetap terpeliharanya kelestarian sumber daya lahan.

Sulsel memiliki beranekaragaman SDA hayati yang berlimpah, dapat dimanfaatkan sebagai sumber plasma nufta dan daerah wisata ekologi. Kondisi tanah dan iklim yang beragam, dapat dijadikan peluang mengembangkan berbagai komoditas pertanian, semakin besar dengan menerapkan sistem pengelolaan lahan yang sesuai. Tercemin pada berbagai teknologi pertanian lokal yang berkembang di masyarakat dengan menyesuaikan tipologi lahan.

 

Agritourism_Pramuka_dok.Rul

Sosialisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 2011 Kabupaten Bogor

Peserta Pelatihan SKAD di Pemda Bogor_dok.weblekad.Rul

oleh admin_website_lekad (Jum, 04/01/2011-06:40)

Pada tanggal 21 dan 22 Maret 2011 bertempat di Gedung Pemda Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah telah diadakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tahun 2011 – Kabupaten Bogor. Acara ini dikoordinasi oleh bagian Kerja Sama dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Para peserta dibagi menjadi dua angkatan, yaitu pada tanggal 21 Maret untuk peserta dari eselon 3 dan keesokan harinya pada tanggal 22 Maret 2011 diikuti oleh peserta dari eselon 4 dengan jumlah total peserta sebanyak + 100 orang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemendagri, khususnya PUM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Biro OTDA dan Kerja Sama dan Tim LEKAD.

Dalam kesempatan tersebut tim LEKAD telah memberikan pengantar pemanfaatan metode Skenario Kerjasama Antar Daerah (SKAD) sebagai instrumen perencanaan Kerja Sama Daerah. Semangat dan antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi ini memberikan gambaran positif tentang peluang pengembangan KSD yang melibatkan Kabupaten Bogor kedepan. (admin/wy)

Pertanian Berkelanjutan, Kurangi Infut Kimia

Kurangi Pupuk Kimia_dok.Rul

Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan sosioekonomi, yang direpresentasikan dengan sistem pertanian yang melaksanakan pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (on-farm) dan bahan-bahan input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian.